Lima kelompok nelayan di Pesisir Selatan terancam tidak dapat menerima bantuan Pengembangan Usaha Masyarakat Pedesaan (PUMP) perikanan tangkap tahun ini.
Hal ini disebabkan masih belum selesainya administratif dan data faktual, sebagai syarat untuk menerima bantuan yang berasal dari pemerintah pusat tersebut.
Jika ini benar terjadi, maka bantuan yang jumlahnya mencapai Rp500 juta ini akan dialihkan. Sehingga membuat kondisi nelayan di wilayah tersebut akan semakin lama dalam kondisi miskin, dan sulit meningkatkan kesejahteraan.
“Dari 10 yang diusulkan, baru lima yang sudah memenuhi syarat. Lima lagi belum, padahal akhir bulan ini harus dipenuhi,” kata anggota komisi IV DPR RI, Hermanto, Rabu (27/6).
Dijelaskannya, setiap kelompok mendapat bantuan Rp100 juta. Dana itu bisa digunakan untuk memperbaiki kapal, alat tangkap atau membeli BBM, sehingga nelayan dapat terbantu.
Untuk itu, Hermanto meminta kepada dinas terkait untuk lebih bekerja keras dan membantu kelompok nelayan, dengan memberikan pengarahan apa yang harus dipenuhi.
“Dinas terkait harus jemput bola. Jangan sampai bantuan yang telah diperjuangkan di pusat sia-sia karena tidak diurus dengan secepat mungkin,” harap Hermanto.
Dengan begitu, lanjut politisi PKS ini, kelompok nelayan akan dapat membenahi segala kekurangan yang menjadi syarat untuk pencairan dana itu.
Sedangkan untuk dinas yang melakukan verifikasi faktual, Hermanto mengatakan nelayan bukannya memiliki pekerjaan ganda. Tapi ada saat dimana nelayan tidak bisa sama sekali melaut, seperti badai yang berkepanjangan. Sehingga nelayan ada yang menjadi tukang ojek sementara.
Dari sejumlah daerah yang memperoleh bantuan PUMP itu, cuma Pessel yang belum lengkap. Sedangkan daerah lain seperti Agam, Pariaman, Padang dan Pasaman sudah menyelesaikan.
Hermanto juga menegaskan agar bantuan ini jangan sampai diselewengkan. Ia berharap setiap Pemda, maupun masyarakat dapat memantau penyaluran bantuan yang bertujuan untuk masyarakat kecil itu. (601)
0 komentar:
Posting Komentar