"Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) 2 koordinasi memang makin melemah. Kondisi ini membuat anggaran dalam APBN yang triliunan rupiah terbuang sia-sia," ujar Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, Andrinof A Chaniago melalui telepon, Sabtu (13/7).
Dia menjelaskan bahwa para menteri kini semakin lemah dalam koordinasi karena berlatar belakang pertimbangan politik terlalu banyak. Terlebih, Pemilihan Umum (Pemilu) akan segera tiba.
Di tengah lemahnya koordinasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru tetap mempertahankan gaya kepemimpinan yang terlalu percaya pada prosedur dan struktur formal.
Dampaknya, para menteri hanya bisa saling menyalahkan dan SBY hanya bisa marah-marah tanpa ada tindakan tegas. "Padahal, para pembantu SBY banyak yang harus didorong dan diawasi atasan untuk bekerja," tegasnya.
Idealnya, kata Adrianof, semua pembantu Presiden seharusnya satu visi, satu tujuan dan saling berkoordinasi dalam menjalankan tugas. "Tidak boleh punya agenda sendiri-sendiri. Kalau tidak, akan banyak sumber daya sia-sia, baik birokrasi maupun anggaran APBN."
Dihubungi terpisah, pegiat perlindungan konsumen dan kebijakan publik Agus Pambagyo menilai bahwa sudah berulang kali para menterinya tidak berkoordinasi dengan baik. Namun, SBY berulang kali pula hanya sekadar `bergerutu` pada para bawahannya tersebut.
"Keledai saja tidak jatuh ke lubang yang sama dua kali. Ini Presiden bersikap yang sama (marah-marah) tanpa ada sikap yang jelas. Setelah marah-marah, next-nya apa?," tegas Agus.
Menurut Agus, Presiden SBY sebaiknya memimpin langsung kebijakan ekonominya. Misalnya, SBY bisa langsung melakukan impor.
"Presiden bisa ambil alih. Atas nama negara, Presiden bisa langsung lakukan impor. Dia bertanggung jawab penuh," tuturnya.
Menurut Agus, ketidaktegasan Presiden menyebabkan para menterinya terus menjalankan tugas masing masing. Dampak negatifnya, rakyat menjadi pihak yang dirugikan.
"Kurang koordinasi kebijakan impor daging, harga sudah melonjak tinggi di pasar. Masyarakat tertekan dengan mahalnya harga," ujarnya.
Dia memperkirakan, kondisi ini menyebabkan inflasi tidak akan terjaga dalam ekspektasi yang ditetapkan yakni 7,2%. (Daniel Wesly Rudolf)
Editor: Agus Tri Wibowo
0 komentar:
Posting Komentar